SULTENG 

Kukuhkan 4 Pjs Bupati, Ini Pesan Gubernur Sulteng

Gubernur Sulteng, Drs. Longki Djanggola, M.Si Saat Mengukuhkan 4 Pjs Bupati.

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs. Longki Djanggola, M.Si, Sabtu (26/09) bertempat di Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulteng mengukuhkan empat Pejabat Sementara (Pjs) Bupati yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Empat penjabat bupati tersebut adalah Sisliandy , SSTP, M.SI, penjabat Bupati Sigi berdasarkan SK Nomor 131.72-3028 Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Drs. Datu Pamusu, M.Si , penjabat bupati Tojo Unauna dengan SK Mendagri Nomor, 131.72-3032 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.

Berikutnya Abdul Haris Jotolembah ,SH,M.Si, penjabat Bupati Banggai Laut berdasarkan SK Mendagri Nomor, 131,72-3031 Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

Selanjutnya Drs, Arfan, M.Si, penjabat Bupati Poso berdasarkan SK Mendagri Nomor, 131.72-3029, tanggal 24 September 2020.

Gubernur Longki Djanggola dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengukuhan pejabat sementara bupati ini dimaksudkan untuk mencegah kekosongan pemerintahan di kabupaten-kabupaten yang pasangan kepala daerah petahana,

“Dalam hal ini bupati dan wakil bupati bersangkutan sama-sama ikut dalam kontestasi pilkada dan telah mengambil izin cuti kampanye sehingga yang bersangkutan mesti mundur dulu dari jabatannya,” ucap Gubernur.

Dikatakannya, empat penjabat ini mempunyai tugas dan wewenang, antara lain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

“Tugas lainnya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara,” kata Gubernur.

Selain itu, kata Gubernur,  juga melakukan pembahasan rancangan Perda dan dapat menandatangani Perda setelah mendapat persetujuan Mendagri, melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapat persetujuan Mendagri.

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut penjabat bupati bertanggungjawab kepada Mendagri melalui gubernur Sulawesi Tengah dan masa jabatan akan berakhir pada saat bupati dan wakil bupati selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Penulis              : Yahya Lahamu.

Sumber Berita : Biro Humas dan Protokol.

 

Related posts

Leave a Comment

Don`t copy text!