Dampak Covid-19, Anggota DPR RI dan OJK Berikan Penyuluhan Perpajakan dan Relaksasi Pembiayaan

  • Bagikan
banner 468x60

TOUNA, INFOTOUNA.ID – Anggota DPR RI DR. Supratman Andi Agtas, SH, MH bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar penyuluhan perpajakan dan relaksasi pembiayaan ditengah pandemi virus corona (Covid-19) diwilayah Kabupaten Touna.

Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dengan pola Sop Covid-19 physical distancing ini menyambut kegiatan penyuluhan perpajakan ini dengan sangat antusias, tak hanya mendapatkan penyuluhan pajak saja tetapi warga ini menerima berupa sembako sebagai kebutuhan hidup menghadapi mewabahnya covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Iklas Kabupaten Touna, Andi Hasbullah yang mewakili Anggota DPR RI DR. Supratman Andi Agtas, SH, MH saat berbincang-bincang dikediamannya, Rabu (20/5/2020) malam.

Hasbullah katakan, saat ini kami memberikan penyuluhan pajak salah satunya bagaimana lembaga perbankan dan lesi memberi kebijakan pemindahan atau penangguhan pembayaran terhadap angsuran kredit kendaraan warga terdampak.

OJK mendukung dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppup) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.

“Kebijakan yang diatur Perppu tersebut adalah restrukturisasi kredit/pembiayaan oleh perbankan dan industri keuangan non bank, untuk bank melakukan relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur non-UMKM dan UMKM serta akan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapka,”ujarnya.

Menurutnya, mekanisme penerapannya pada masing-masing bank untuk industri keuangan non bank, penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema Chanelling dan join finacing yang berkaitan dengan perbankan.

Kemudian, Perppu mengatur penyampaian laporan rutin perbankan bahwa batas waktu penyampaian beberapa laporan rutin perbankan diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor perbankan.

Sedangkanrestrukturisasi keuangan dan pembiayaan, yaitu yang terkena dampak konflik 19 dengan nilai pembiayaan di bawah 10 miliar pekerja sektor informal pekerja sektor informal, pekerja berpenghasilan harian dan pengusaha UMKM tidak memiliki tunggakan sebelum pemerintah mengumumkan virus Corona pemegang unit kendaraan/jaminan.

“bentuk-bentuk keringanan kredit pembiayaan yang bisa diberikan Bank Indonesia yaitu penurunan suku bunga perpanjangan jangka waktu pengurangan tunggakan pokok pengurangan tunggakan bunga penambahan fasilitas kredit/biayaan, konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara,”jelasnya.(Anto)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You cannot copy content of this page