Pemda Touna dan Kodim 1307/Poso Tandatangani Nota Kesepahaman Program Pelayanan

  • Bagikan

Touna, InfoTouna.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 1307/Poso melaksanakan Penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergitas pelaksanaan program, Rabu (13/5/2020) di ruang Rapat Kantor Bupati setempat.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Asissten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Alfian Matajeng mewakili Bupati Touna bersama Dandim 1307/Poso, Letkol Inf Catur, SE.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis PUPR Touna Muhamad Ilyas, Kepala Bapelitbangda Touna, Muh. Idrus, Kepala BPKAD Touna Sovianur Kure serta para tamu undangan lainnya.

Asisten I Alfian matajeng menyampaikan, bahwa maksud dan tujuan nota kesepahaman ini adalah melakukan kerja sama dengan saling mendukung dan saling menguntungkan dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kerjasama ini bertujuan demi tercapainya hubungan kelembagaan antara para pihak dalam penyelenggaraan pengabdian dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan sumber daya manusia,” kata Alfian Matajeng.

Alfian menjelaskan, bahwa pelaksanan kerjasama ini dilakukan melalui pengaturan secara teknis oleh para pihak dan diatur serta ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama melalui perangkat daerah yang diberi kewenangan oleh para pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

“Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini diterapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama,” jelasnya.

Dikatakannya, kerjasama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani nota kesepakatan dan dapat diperpanjang diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak yang disampaikan secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.

“Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak, segala perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup atau tidak diatur dalam nota kesepahaman ini akan dimusyawarahkan oleh para pihak dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini,” ujarnya.

Lanjut kata dia, nota kesepahaman ini dibuat dalam tiga rangkap, asli dua rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk pihak kesatu dan pihak kedua serta 1 orang untuk persiapan dan berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

  1. Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah
  2. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia
  3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
  4. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah.
  5. peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah.
  6. Peraturan daerah kabupaten Tojo una-una nomor 9 tahun 2016 tentang kerjasama daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Touna nomor 8 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Touna tahun 2011-2031,”ujarnya. (Anto/Redaksi)
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You cannot copy content of this page